Kekejaman Orde Baru Yang Kerap Luput Dari Perhatian

Kekejaman Orde Baru kerap luput dari perhatian masyarakat terutama generasi muda yang tidak merasakan kehidupan pada masa Presiden Soeharto.

Sosok yang dijuluki ‘The Smilling General’ tersebut adalah penguasa Orde Baru yang terjadi pada 1966 hingga 1998. Masa Orde Baru atau Orba menggantikan masa pemerintahan Orde Lama di era Presiden Soekarno. Banyak yang menilai kalau hidup pada masa Orde Baru serba murah dan sejahtera. Namun, banyak juga yang menganggap kalau hidup pada masa Orde Baru sangatlah mengerikan. Ada sejumlah kekejaman Orde Baru yang kerap luput dari perhatian masyarakat.

Kekejaman Orde Baru

Orde Baru, yang merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, terkenal dengan kebijakan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali luput dari perhatian masyarakat. Beberapa kekejaman yang terjadi selama masa Orde Baru antara lain:

1. Operasi Keamanan: Selama Orde Baru, terjadi operasi keamanan yang melibatkan penangkapan. Penyiksaan, dan pembunuhan terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim. Contohnya adalah Operasi Trisula yang ditujukan untuk menghilangkan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisannya setelah peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965.

2. Penghilangan Paksa: Selama Orde Baru, terjadi penghilangan paksa terhadap individu yang dianggap sebagai musuh negara atau ancaman terhadap rezim. Banyak aktivis, jurnalis, dan anggota masyarakat sipil yang hilang secara paksa dan tidak pernah ditemukan. Kasus yang terkenal adalah hilangnya 13 aktivis mahasiswa pada peristiwa Tragedi 1998.

3. Pembungkaman Pers: Selama Orde Baru, pers dan media diawasi secara ketat oleh pemerintah. Terdapat pembatasan kebebasan berekspresi dan sensor terhadap berita yang dianggap mengancam stabilitas rezim. Hal ini mengakibatkan kurangnya kebebasan pers dan kurangnya informasi yang transparan kepada masyarakat.

4. Diskriminasi dan Kekerasan: Orde Baru juga ditandai dengan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, seperti etnis Tionghoa dan kelompok agama tertentu. Diskriminasi ini meliputi pembatasan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak lainnya.

Kekejaman Gerakan 30 September

Gerakan 30 September (G30S) atau yang juga dikenal sebagai Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah peristiwa pemberontakan yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di Indonesia. Peristiwa ini melibatkan anggota PKI yang melakukan kudeta dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal dan perwira tinggi TNI-AD.

Kekejaman yang terjadi selama G30S/PKI meliputi penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap para jenderal dan perwira tinggi TNI-AD. Beberapa jenderal yang menjadi korban kekejaman ini antara lain Jenderal Ahmad Yani, Jenderal M.T. Haryono, dan Jenderal Soeprapto. Selain itu, terdapat juga pembunuhan dan kekerasan terhadap anggota masyarakat sipil yang dianggap sebagai musuh PKI.

Peristiwa G30S/PKI memiliki dampak yang signifikan terhadap politik dan sosial di Indonesia. Setelah peristiwa ini, terjadi penindasan terhadap anggota PKI dan simpatisannya, serta terjadi perubahan politik yang mengarah pada penghapusan pengaruh PKI di Indonesia.

Baca Juga: Sejarah Perlawanan Rakyat Riau Terhadap VOC 

Kekejaman Pembunuhan Massal di Timor Timur

Kekejaman pembunuhan massal yang terjadi di Timor Timur selama masa pendudukan Indonesia merupakan topik yang sensitif dan kontroversial. Selama periode pendudukan Indonesia di Timor Timur, terjadi serangkaian tindakan kekerasan yang melibatkan pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Beberapa kekejaman pembunuhan massal yang terjadi di Timor Timur antara lain:

1. Pembantaian di Santa: Pada 12 November 1991, terjadi pembantaian di Santa Cruz, Dili, Timor Timur, di mana pasukan militer Indonesia menembaki dan membunuh sejumlah besar demonstran yang memprotes pendudukan Indonesia. Kejadian ini menjadi sorotan internasional dan memicu kecaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.

2. Operasi Seroja: Operasi Seroja adalah operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1975 untuk menduduki Timor Timur. Selama operasi ini, terjadi pembunuhan massal, pemerkosaan, penghilangan paksa, dan kekerasan lainnya terhadap penduduk Timor Timur.

3. Pembantaian di Suai: Pada 6 September 1999, terjadi pembantaian di gereja Suai, Timor Timur, di mana puluhan hingga ratusan orang tewas. Pembantaian ini terjadi dalam konteks konflik yang terjadi menjelang referendum kemerdekaan Timor Timur.

Pembantaian Santa Cruz

Pembantaian Santa Cruz adalah peristiwa penembakan terhadap kurang lebih 250 pengunjuk rasa pro-kemerdekaan Timor Timur di pemakaman Santa Cruz, Dili, pada tanggal 12 November 1991, di tengah pendudukan Indonesia di Timor Leste. Peristiwa ini diakui sebagai bagian dari genosida Timor Timur. Pembantaian ini terjadi ketika pasukan militer Indonesia menembaki para demonstran yang memprotes pendudukan Indonesia.

Rekaman pembantaian ini ditayangkan di seluruh dunia dan memperoleh perhatian internasional yang signifikan. Pembantaian Santa Cruz menjadi salah satu momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur dan memicu kecaman terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama pendudukan Indonesia di Timor Timur.

Pembunuhan Massal di Aceh

Kekejaman pembunuhan massal yang terjadi di Aceh selama Orde Baru di Indonesia merupakan topik yang sensitif dan kontroversial. Adanya pembunuhan massal yang terjadi di Aceh sebagai bagian dari kekerasan yang meluas selama periode tersebut.

Menurut kesaksian beberapa individu, terjadi penangkapan dan pembunuhan massal terhadap pimpinan, anggota, simpatisan, atau orang-orang yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh pada saat itu. Pembunuhan massal ini dilatarbelakangi oleh pembunuhan tujuh jenderal di pulau Jawa, polarisasi politik tingkat lokal, isu agama, dan kampanye militer untuk menghabisi orang-orang yang dianggap komunis.

Buku yang berjudul “Berkas Genosida Indonesia: Mekanika Pembunuhan Massal 1965-1966” juga menyebutkan bahwa terdapat arsip militer setebal 3.000 halaman yang ditemukan di bekas gedung Badan Intelijen Indonesia di Banda Aceh. Arsip ini digunakan untuk merekonstruksi narasi pembunuhan massal yang terjadi pada periode tersebut.

Diskriminasi Masyarakat Papua

Diskriminasi terhadap masyarakat Papua di Indonesia merupakan isu yang sering diperbincangkan. Beberapa sumber menyebutkan adanya diskriminasi sistemik dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua.

Menurut Ceritayoo, diskriminasi yang dirasakan oleh masyarakat Papua dapat mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Masyarakat Papua sering kali mengalami perlakuan yang tidak adil dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Mereka juga menghadapi stigmatisasi, rasisme, dan stereotip negatif.

Selain itu, terdapat laporan tentang kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat Papua. Laporan tersebut mencakup penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga Papua. Kekejaman ini sering kali terjadi dalam konteks konflik antara kelompok separatis dan aparat keamanan.

Tragedi Tanjung Priok

Pembantaian Tanjung Priok adalah peristiwa tragis yang terjadi di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Indonesia pada tanggal 12 September 1984. Laporan pemerintah menyebutkan total 24 orang tewas dan 54 luka-luka, sedangkan korban selamat melaporkan lebih dari 100 orang tewas. Peristiwa tersebut melibatkan penembakan dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, gerakan hak asasi manusia mengadvokasi hak-hak para korban. Yang mengarah pada pembentukan beberapa kelompok untuk mengadvokasi hak-hak para korban. Hak-haknya, antara lain Yayasan 12 September 1984, Solidaritas Nasional Peristiwa Tanjung Priok 1984, dan Keluarga Besar Korban Peristiwa Tanjung Priok. Kelompok-kelompok ini mendorong penyelidikan lebih lanjut dan mengadvokasi keadilan bagi para korban. Tragedi ini telah menjadi subyek tuntutan keadilan dan akuntabilitas, dengan upaya untuk memastikan bahwa para pelaku dibawa ke pengadilan dan bahwa para korban dan keluarga mereka menerima kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang sesuai.

Pembantaian Tanjung Priok merupakan peristiwa penting dan tragis dalam sejarah Indonesia, dan upaya menegakkan keadilan serta mengenang para korban masih menjadi isu penting Storyups.com.